Masyarakat Madani dalam Proses Demokratisasi

Masyarakat Madani dalam Proses Demokratisasi. Indonesia merupakan salah satu Negara yang ingin mewujudkan demokrasi, maka diantara syarat terwujudnya demokrasi adalah terwujudnya masyarakat madani.

Hubungan antara demokrasi dengan masyarakat madani menurut Dawam, bagaikan ke dua sisi mata uang yang bersifat koeksistensi, karena hanya dalam masyarakat madani yang kuatlah demokrasi dapat ditegakkan dengan baik dan hanya dalam suasana demokratis masyarakat madani dapat berkembang secara wajar.

Masyarakat madani dalam proses demokratisasi 

1. Desakralisasi yang artinya kekuasaan masyarakat madani harus mampu memberdayakan masyarakat, bahwa kekuasaaan datang dari kedaulatan yang mereka pegang yang harus dapat di pertanggung jawabkan secara empirik, dan masyarakat madani harus mampu mendesak penguasa untuk dapat membuktikan bahwa mereka layak di percaya oleh rakyat dan ketaatan rakyat kepadanya dilandasi dengan alasan yang dapat dibenarkan. 
2. Departemalisasi kekuasaan. Salah satu penyebab dapat terpusatnya kekuasaan di tangan Soeharto adalah di bangunnya gambaran bahwa penguasa adalah seorang bapak yang demikian baik hati, penuh perhatian kepada anak-anak bangsanya, dan bapak adalah bapak. Penguasa barada dilingkup publik (public sphere) sedangkan bapak berada dalam lingkup private (private sphere), keduanya tidak bisa dicampur aduk di jadikan satu pengertian. 
3. Membangun civil ethics. Menyarakat madani harus memberi penghormatan pada nilai-nilai dasar yang berhubungan dengan manusia, maka tanpa itu eksistensi mayarakat madani akan kehilangan norma kehidupan sosial yang menjadi kaidah dasar bagi pembangunan masyarakat majemuk. 
4. Membangun jaringan advokasi antar masyarakat madani karena kekuatan masyarakat madani terletak pada otonominya yang luas, di situ juga letak kelemahannya sehingga mereka harus bekerja-sama kerena mereka mempunyai misi yang sama, dan apabila mereka bekerja sendiri-sendiri bahkan saling meniadakan maka yang diterima masyarakat bukan pencerahan tapi kebingungan. Dan apabila kebingungan itu sampai puncak batas toleransi masyarakat maka, pasti akan muncul huru-hara sosial yang dapat memicu terjadinya rezim otoritarian.